Pungli SIM: Cara Oknum Peras Warga Lewat Jalur Cepat Dago
Wilayah Dago di Bandung dikenal sebagai pusat keramaian, namun di balik aktivitas rutin pengurusan dokumen kendaraan, isu Pungli SIM sering kali mencuat ke permukaan. Praktik pungutan liar ini biasanya dikemas dalam bentuk “jalur cepat” atau jasa calo yang menjanjikan kelulusan ujian teori dan praktik tanpa harus melalui prosedur yang sebenarnya. Warga yang merasa kesulitan mengikuti ujian resmi sering kali terjebak untuk membayar biaya tambahan berkali-kali lipat dari tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oknum-oknum nakal memanfaatkan celah kerumitan ujian untuk memeras warga secara halus namun sistematis.
Modus operandi Pungli SIM di wilayah Dago dan sekitarnya sering melibatkan kerja sama antara oknum di dalam kantor pelayanan dengan pihak luar yang bertindak sebagai perantara. Calon pemohon SIM diarahkan untuk menghubungi nomor tertentu agar mendapatkan jaminan kelulusan. Biaya yang diminta biasanya disebut sebagai “uang administrasi tambahan” atau “uang bensin” bagi petugas. Hal ini menciptakan budaya korupsi yang merusak integritas kepolisian dan merugikan warga secara ekonomi. Selain itu, pemberian SIM tanpa ujian yang benar sangat membahayakan keselamatan di jalan raya karena pengemudi tidak memiliki kompetensi yang teruji.
Bagi warga yang menolak membayar Pungli SIM, mereka sering kali dipersulit dalam proses ujian dengan alasan-alasan teknis yang tidak masuk akal. Kegagalan berulang dalam ujian praktik menjadi senjata andalan oknum untuk memaksa warga menyerah dan akhirnya memilih jalur ilegal. Fenomena ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian, di mana pelayanan publik yang seharusnya transparan justru berubah menjadi ladang bisnis bagi segelintir orang. Digitalisasi sistem pendaftaran memang sudah dilakukan, namun celah pada tahap ujian fisik tetap menjadi titik rawan terjadinya transaksi bawah meja yang merugikan rakyat kecil.
Upaya pemberantasan Pungli SIM terus dilakukan melalui berbagai program bersih-bersih internal dan pengawasan ketat dari tim Saber Pungli. Masyarakat diimbau untuk berani menolak setiap tawaran jalur cepat dan melaporkan oknum yang mencoba melakukan pemerasan melalui kanal pengaduan resmi. Penggunaan teknologi simulasi ujian berbasis komputer dan rekaman sensor pada ujian praktik diharapkan dapat mengurangi intervensi manusia dalam menentukan kelulusan. Transparansi biaya juga harus dipajang secara jelas di setiap sudut kantor pelayanan agar warga tidak mudah tertipu oleh informasi palsu dari para calo yang berkeliaran di sekitar Dago.